JAKARTA, INFO LOMBOK – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendorong Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dan menyeluruh untuk membersihkan praktik oligarki, jaringan deep state, serta mentalitas yang disebut sebagai londo ireng.
Ketua Umum PP KAMMI periode 2026–2028, Muhammad Amri Akbar, menilai praktik tersebut berpotensi menghambat agenda transformasi dan pembangunan nasional karena dapat membuat kebijakan negara tersandera kepentingan segelintir elite.
“Pesiden Prabowo harus berani melakukan pembersihan total terhadap praktik oligarki, jaringan deep state, dan mentalitas londo ireng yang berpotensi membajak arah kebijakan negara. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi arena pertarungan kepentingan segelintir elite yang mengorbankan kepentingan rakyat,” tegas Amri.
Menurutnya, oligarki bukan hanya persoalan konsentrasi kekayaan, tetapi juga pengaruh kekuatan ekonomi terhadap keputusan politik dan penguasaan sumber daya strategis.
Karena itu, PP KAMMI mendorong evaluasi tata kelola sektor strategis, meliputi energi, pertambangan, pangan, kehutanan, keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Amri menegaskan, pembenahan tersebut harus dilakukan melalui jalur hukum dan reformasi struktural, bukan persekusi politik.
“Pembersihan harus dimaknai sebagai reformasi struktural melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pemutusan konflik kepentingan, dan penguatan institusi negara. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan harus diproses tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman kedaulatan bangsa dapat muncul dari dalam negeri ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Negara harus kembali menjadi instrumen pengabdian kepada rakyat, bukan alat pelayanan bagi kepentingan oligarki,” katanya.
Selain itu, KAMMI mendorong penguatan meritokrasi, transparansi kebijakan, reformasi birokrasi, dan konsistensi pemberantasan korupsi.
Amri menegaskan, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo bukan berarti memberikan cek kosong kepada kekuasaan. KAMMI akan tetap kritis dan konstruktif dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar pergantian aktor, melainkan transformasi sistem agar kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
